Pendidikan

RUU PDP Belum Disahkan, Data CCTV Rawan Disalahgunakan

RUU PDP Belum Disahkan, Data CCTV Rawan Disalahgunakan

RUU PDP Belum Disahkan, Data CCTV Rawan Disalahgunakan

Inisiatif Kementerian Dalam Negeri memasang closed circuit television

(CCTV) di banyak titik di wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia menyebabkan data rawan disalahgunakan oleh pihak ketiga.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai kebocoran data akan sulit dilaporkan. Pasalnya, aturan soal perlindungan data pribadi dan aturan di level teknis belum disahkan.

“Ada peluang abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang besar, misalnya keterlibatan pihak ketiga. Bagaimana tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka memastikan bahwa ini tidak disalahgunakan,” tuturnya kepada awak media usai acara Privasi Untuk Semua Orang di Jakarta, Kamis (21/11).

“Sampai hari ini belum ada undang-undang tentang data pribadi yang kuat.

Lalu aturan-aturan di level teknis juga belum ada,” sambung Wahyudi.

Lihat juga:Respons Kominfo Atas Gugatan Soal Blokir Internet Papua

Wahyudi menyebut pemerintah telah mengatur soal pemantauan demi alasan keamanan dalam beberapa pasal RUU PDP. Nantinya, teknologi face recognition (pengenalan wajah) bakal terkoneksi dengan sistem database ID, sehingga bisa langsung mengidentifikasi identitas orang per orang.

“Misalnya pengalaman kerusuhan Mei lalu, orang-orang yang terindikasi

pelaku kerusuhan, kriminal, bisa langsung ditangkap hari berikutnya karena memang ketika diidentifikasi wajahnya dan diintegrasi dengan sistem ID mereka akan langsung diketahui NIK, nama, dan sebagainya,” jelasnya.

Rencana menempatkan lebih banyak CCTV ini disebut sebagai langkah untuk meredam tindak kriminal. Meski begitu, tetap harus ada proses pengelolaan data yang jelas.

 

Sumber :

https://multi-part.co.id/camera-timestamp-apk/